Terungkapnya kartel atau pengaturan harga obat jantung oleh 2 perusahaan farmasi disesalkan banyak pihak. Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes mengimbau perusahaan farmasi untuk menjalankan bisnisnya dengan etis.
Bisnis farmasi di Indonesia relatif menggiurkan, mengingat kebutuhan obat dari tahun ke tahun terus meningkat. Terlebih dengan adanya Jamsostek dan target universal coverage yang dicanangkan Kemenkes untuk tahun 2014.
Namun demikian, peluang ini kadang-kadang disalahgunakan oleh pelaku industri farmasi. Salah satunya seperti yang terungkap oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) baru-baru ini.
Dalam keputusannya, KPPU menyatakan 2 produsen obat yakni Pfizer dan Dexa Medica terbukti melakukan kartel atau pengaturan harga obat jantung berbahan aktif amlodipine. Akibatnya pasien harus menanggung harga yang tidak rasional.
Praktik lain yang juga dinilai dapat merugikan pasien adalah promosi obat yang tidak rasional. Masyarakat sering khawatir, jangan-jangan perusahaan farmasi membebankan biaya produksi itu pada harga obat sehingga menjadi mahal.
Meski promosi obat sudah diatur dalam Permenkes No. 386/1986, namun dalam praktiknya Kemenkes tidak memiliki aturan yang membatasi biaya promosi oleh produsen obat. Dikhawatirkan harga obat menjadi mahal bukan hanya karena untuk membiayai riset dan produksi, melainkan lebih banyak untuk membiayai promosi yang tidak rasional.
Praktik-praktik semacam ini membuat prihatin Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan, Sri Indrawati, MSi, Apt. Ia berharap agar perusahaan farmasi tidak mencari laba dengan mengorbankan pasien.
"Tentunya kita harapkan semua produsen farmasi yang berproduksi dan memasarkan produknya di Indonesia untuk menjalankan bisnis dengan etis," ungkapnya dalam peresmian pabrik PT AstraZeneca Indonesia di Cikarang, Bekasi, Selasa (5/10/10).
0 komentar:
Posting Komentar